Berpedoman pada hasil pembangunan selama masih bersama kabupaten Maluku Tenggara Barat, kunjungan ke kecamatan, desa dan sharing dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder di wilayah kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan hasil tersebut dirumuskan 11 (Sebelas) isu strategis sebagai dasar kebijakan umum APBD antara lain :
1.Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan
Sebagai kabupaten baru mekar maka kinerja pemerintah daerah masih menjadi isu penting untuk ditingkatkan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk meningkatkan kinerja aparatur perlu dukungan dari aspek kebijakan, serta struktur organisasi yang di dalamnya meliputi tata hubungan kerja, tata laksana, standar prosedur operasional dan standar pelayanan minimal dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Pembentukan dan penataan struktur organisasi, mesti diikuti dengan penataan aparatur, penataan sistem termasuk di dalamnya tata hubungan kerja, tata laksana, standar prosedur operasional dan standar pelayanan minimal dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut pada akhirnya untuk membentuk budaya kerja yang mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2.Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah
Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan persoalan besar di Maluku Barat Daya yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah.
Pada aspek transportasi, sebagai wilayah kepulauan sarana dan prasarana transportasi merupakan persoalan yang mendapat perhatian, dalam rangka memperpendek rentang kendali, meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Transportasi Darat, dan transportasi Laut (jalan, jembatan maupun moda transportasi) masih sangat terbatas. Sedangkan transportasi udara, keberadaan bandar udara perintis di Kisar dirasakan masih belum memadai untuk menampung permintaan yang ada.
Pada aspek sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Penyediaan air baku untuk menunjang kebutuhan domestik masih belum optimal. Penambahan jumlah penduduk juga meningkatkan kebutuhan akan layanan air bersih dan sarana penunjang kesehatan lainnya. Terdapat sebagian besar rumahtangga di Maluku Barat Daya yang tidak memiliki akses pada air minum bersih. Hal ini dapat menjadi pemicu penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Bencana kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas sumber daya air dan daya dukung lingkungan.
Cakupan pelayanan infrastruktur listrik perdesaan di Maluku Barat Daya masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai akhir tahun 2008 rasio elektrifikasi rumah tangga sebagian besar belum tercakup infrastruktur listrik sampai ke desa. Selain itu perlunya difasilitasi kegiatan pengembangan sarana perumahan menjadi unsur pendukung peningkatan IPM bidang kesehatan.
3.Kemiskinan penduduk
Salah satu permasalahan kependudukan di kabupaten Maluku Barat Daya adalah jumlah penduduk miskin yang senantiasa bertambah yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial dan politik, mengingat kemiskinan yang ada di Maluku Barat Daya adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ditunjukkan pula dengan jumlah masyarakat yang tergolong miskin Tahun 2007 sebesar 57,8 % dari jumlah kepala keluarga yang ada yaitu 15.001 KK.
4.Daya saing dan pelayanan pendidikan
Program pendidikan untuk semua (Education For All) menghendaki tidak ada
seorang pun warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Untuk itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus fokus kepada kebutuhan riil masyarakat dengan sepenuhnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat memperoleh pendidikan. Kaitan dengan hal tersebut fokus pembangunan pendidikan di Maluku Barat Daya dilakukan untuk mewujudkan 3 (tiga) core bussiness pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan, mutu dan relevansi serta tata kelola pendidikan.
Hingga saat ini upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan untuk mewujudkan core bussiness tersebut belum optimal, dan keberhasilan yang telah dicapai selama ini belum sepenuhnya mengatasi permasalahan di dunia pendidikan. Padahal peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dimaksudkan untuk mengangkat kualitas lulusan di dalam kancah persaingan global.
Permasalahan di bidang pendidikan di Maluku Barat Daya pada dasarnya berpangkal pada mutu dan relevansi pendidikan yang belum optimal akibat belum meratanya mutu pendidikan maupun sekolah yang menjadikan pendidikan tersebut belum mampu memberikan nilai jual lulusan serta daya saing yang baik, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja terutama pada sekolah-sekolah kejuruan. Permasalahan permasalahan tersebut perlu didukung dengan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru.
5.Intensitas pelayanan kesehatan dan penyebaran penyakit
Pembangunan Bidang Kesehatan dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dan peningkatan yang dibuktikan dengan semakin menurunnya angka kematian bayi dan kesakitan masyarakat. Seiring keberhasilan pembangunan bidang kesehatan masih terdapat permasalahan yang antar lain: aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan dasar masih belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat terutama penduduk miskin, tenaga kesehatan belum merata terutama di perdesaan, masih muncul kasus penyakit menular dan wabah terutama kasus gizi kurang, serta pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih rendah.
6.Pengangguran dan migrasi penduduk
Pengangguran di Maluku Barat Daya masih cukup tinggi, akibat tidak terserapnya pertumbuhan angkatan kerja oleh pasar kerja yang disebabkan terbatasnya peluang kerja, lambannya transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder, produktivitas yang rendah. Kondisi tersebut didukung oleh masih rendahnya kualitas atau kompetensi pencari kerja dan pekerja.
Terbatasnya lapangan pekerjaan, menyebabkan penduduk Maluku Barat Daya mencari pekerjaan diluar Maluku Barat Daya terutama tenaga produktif.
7.Ketersediaan produk, Stabilitas Harga Pangan dan Komoditas Strategis
Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal, terjangkau, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaan sumberdaya domestik. Kunci peningkatan ketahanan pangan adalah kemampuan daya beli dan tingkat pendapatan, untuk memperoleh mutu konsumsi pangan yang berkualitas yang selanjutnya akan menentukan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya kerawanan pangan merupakan faktor yang menghambat terhadap derajat kesehatan masyarakat, di mana hal ini sering terlambat dideteksi, sehingga baru disadari setelah terjadinya dampak terhadap status gizi dan derajat kesehatan masyarakat.
Selain itu, ketahanan pangan didukung oleh pencapaian produktivitas, namun permasalahan saat ini, peningkatan produksi pangan kondisinya sangat rentan oleh adanya gangguan produksi akibat alih fungsi lahan dan berbagai gangguan produksi akibat bencana alam (kekeringan). Hal ini diakibatkan pula oleh tingkat kesejahteraan petani, dan nelayan yang masih rendah karena produktivitas dan nilai tukar yang masih rendah dan tidak stabil.
Dilihat dari aspek ketahanan pangan, selain berperan dalam penyediaan bahan pangan, juga dapat berimplikasi terhadap diversifikasi produksi dan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat.
Krisis pangan dunia, kenaikan harga BBM, kenaikan Gaji PNS, transportasi dan biaya bongkar muat yang tinggi menyebabkan tingginya harga bahan pangan di wilayah Maluku Barat daya, dan kondisi tersebut berdampak terhadap Stabilitas harga pangan.
Mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka menstabilkan harga bahan pangan perlu dilakukan peningkatan ketahanan pangan lokal dan melakukan operasi pasar.
8.Pergeseran Nilai-nilai Agama dan Budaya Daerah
Dengan semakin menguatnya arus budaya global yang membawa nilai-nilai materialisme dan hedonisme, muncul kecenderungan melemahnya implementasi nilai-nilai agama dan budaya daerah di kalangan masyarakat. Modernisasi yang dipahami secara sempit hanya kemajuan pada sisi material telah menghasilkan permasalahan berupa memudarkan budaya santun, malu, gotong royong, kekeluargaan, toleransi, kejujuran dan kebersamaan.
9.Pemilu Nasional 2009 dan PILKADA 2010
Pemilu Bupati Maluku Barat Daya 2010 dan Pemilu Presiden untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan di kabupaten Maluku Barat Daya.
Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Bupati Maluku Barat Daya tersebut akan mengubah kepemimpinan di daerah dan pada tingkat nasional. Perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem politik demokrasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam menghadapi perubahan kepemimpinan daerah dan nasional yang perlu
diantisipasi daerah adalah perilaku pengikut dalam menerima kekalahan kubunya. Karena itu yang perlu dibangun adalah kesadaran politik masyarakat yang didukung oleh elite partai untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan dapat menerima dan melaksanakan pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi dalam memilih jabatan-jabatan politik.
Diperkirakan pada 2010 tingkat partisipasi pemilih akan menurun, mengingat masalah pendataan pemilih belum memiliki sistem yang tertata dengan baik. Karena itu diharapkan pendataan dapat dilaksanakan secara akurat, dan partai politik dapat melakukan fungsinya dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Nasional 2009 dan komunikasi politik yang lebih intensif mengenai perubahan yang akan dilakukan dalam pemilu, sebagai bentuk pendidikan politik masyarakat.
10.Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Secara geografis, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan bencana alam (natural disaster prone region). Berbagai potensi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, angin ribut dan kekeringan hampir dapat dipastikan selalu mengancam wilayah Maluku Barat Daya.
Salah satu penyebab terjadinya bencana adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan peningkatan secara gradual temperatur permukaan global akibat efek emisi gas-gas rumah kaca (terutama CO2) dari aktivitas manusia (antropogenik). Akibat yang disebabkan antara lain terjadinya kekeringan lebih sering, serangga terutama nyamuk yang menularkan malaria dan demam berdarah berkembang biak lebih cepat, kondisi rawan pangan makin meningkat, program-program penghijauan yang sudah dilaksanakan menghadapi masalah besar karena tidak ada hujan.
Fenomena yang ada menunjukkan adanya kemerosotan kualitas lingkungan dibeberapa wilayah seperti kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran dan perambahan, pencemaran air dan udara serta persoalan sampah yang cenderung
11.Ketersediaan Energi
Kebutuhan energi yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Maluku Barat Daya.
Tahun 2009 diperkirakan krisis energi di kabupaten Maluku Barat Daya masih menjadi permasalahan utama. Secara umum kebutuhan energi yang digunakan masih sangat tergantung dari energi fuel terutama BBM yang dipasok dari luar wilayah Maluku Barat Daya
Semangat kaka
BalasHapus